PA Merauke siap menerapkan E-Letigasi dan 9 inovasi unggulan BADILAG MARI


Writed By admin : Tanggal 2019-11-22


PA Merauke Teleconference Dengan Dirjen Badilag MA' Pesan 9 Inovasi Berbasis IT Harus Diimplementasikan Merauke, PSP - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. menggelar teleconference dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jayapura yang didalamnya termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Merauke, Rabu (20/11). 

 

Teleconference itu, bermaksud untuk memberikan arahan kepada PA diwilayah PTA Jayapura dalam hal pelaksanaan E-Litigasi 9 Inovasi di wilayah hukum masing - masing. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan, melalui sistem tehnologi. Adapun 9 inovasi aplikasi tersebut diantaranya, Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk Pengadilan Agama, Aplikasi Antrean Sidang, Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K), Command Center Badilag, Aplikasi e-Eksaminasi, Aplikasi PNBP, e-Register Perkara, e-Keuangan Perkara. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung penerapan sistem peradilan secara elektronik (e-Litigasi) di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di Pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal persidangan tanpa perlu penumpukan antrean. "9 aplikasi ini harus diimplementasikan pada awal januari 2020 sebelum ayam berkokok," pinta Ditjen Badilag. Dikatakan Ditjen Badilag, pihaknya akan melakukan evaluasi tentang sejauh maba respon daripada PA diwilayah hukum masing - dalam pengimplementasian 9 aplikasi tersebut. "9 aplikasi ini pada tanggal 25 November 2019 nanti Badilag akan melakukan evaluasi , sejauh mana respon 9 aplikasi dalam implementasinya oleh pengadilan - pengadilan seluruh Indonesia,"ujar Ditjen Badilag. Ditjen Badilag menjelaskan diantaranya, yakni aplikasi notifikasi perkara. Merupakan aplikasi yang akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun kuasa hukumnya. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinue). Kemudian aplikasi informasi produk pengadilan, dimana aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum. Fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Dilanjutkan Ditjen Badilag, aplikasi antrean sidang. Aplikasi antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online, sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan. Selanjutnya, aplikasi basis data terpadu kemiskinan. Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. "Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014," pungkasnya

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag Ketua PA Merauke

Informasi yang cepat, akurat, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan adalah harapan terbesar kami...


Statistik Pengunjung

Pemda Merauke